thebignoisefestival.com – Beberapa hari terakhir, antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan gas LPG 3 kg atau yang sering disebut “gas melon” kembali terjadi di berbagai daerah. Kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pengecer memicu keresahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada subsidi ini. Pemerintah sebelumnya telah menerapkan sistem distribusi baru untuk memastikan subsidi tepat sasaran, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan di lapangan. Banyak yang mengeluhkan bahwa distribusi tidak merata, sementara di sisi lain, dugaan adanya penyelewengan oleh pihak tertentu semakin memperumit masalah.
Pemerintah berargumen bahwa sistem baru ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran subsidi agar benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi. Selain itu, banyak pedagang kecil dan usaha rumahan yang kesulitan mendapatkan gas dengan harga normal, sehingga operasional mereka terganggu. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah mekanisme distribusi yang diterapkan saat ini benar-benar sudah efektif, atau justru menambah beban masyarakat?
Sejumlah pakar menyarankan agar pemerintah memperketat pengawasan dan memperbaiki sistem distribusi agar lebih transparan. Selain itu, solusi jangka panjang seperti diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan pada LPG subsidi juga perlu dipertimbangkan. Jika tidak ada tindakan nyata, antrean panjang dan ketimpangan distribusi gas melon berpotensi terus terjadi, membuat masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari kebijakan yang belum berjalan optimal.