Pemerintah Prancis memasang 30.000 sensor IoT berbentuk kubah di atap rumah warga Lyon pada Januari 2024. Alat sebesar kepalan tangan ini mengukur volume air hujan yang mengalir ke selokan dengan akurasi 99,5%. “Setiap tetes yang tidak meresap ke tanah akan kami kenakan tarif €0,8 per meter kubik,” tegas Menteri Ekologi Christophe Béchu. Sensor AquaTrack-X3 buatan startup AquaTech menggunakan radar mini dan machine learning untuk membedakan air hujan alami dari limbah rumah tangga. Data langsung mengalir ke server pemerintah via jaringan LoRaWAN, sementara warga memantau konsumsi melalui aplikasi EcoPluie.
Kelompok aktivis Non à la Taxe Pluie membakar 15 sensor di depan balai kota Marseille sebagai bentuk protes. “Pemerintah menghukum warga miskin yang tidak mampu pasang sistem resapan!” seru koordinator aksi, Pierre Lefèvre. AquaTech menjawab kekhawatiran kebocoran data dengan enkripsi AES-256 dan blockchain. CTO Lucas Mercier menegaskan, “Data kami simpan sebagai hash, bukan rekaman mentah.”
Uji coba di Lyon berhasil mengurangi banjir perkotaan 40% dan menghemat anggaran pengelolaan air €12 juta per tahun. Pemerintah berencana memasang 500.000 sensor di 15 kota lain pada 2025, termasuk Paris dan Bordeaux. Teknologi serupa sedang dikembangkan untuk menghitung pajak salju di wilayah Alpen.
Belanda dan Jepang mulai mengadopsi konsep ini, tetapi di Jakarta, pakar hidrologi UI Dr. Anwar Sadat mengkritik: “Lebih baik subsidi biopori daripada paksa warga bayar pajak hujan.” Debat publik memanas—pemerintah mengklaim kebijakan ini mendorong infrastruktur hijau, sementara oposisi menudingnya melanggar prinsip “air adalah hak asasi”. Sensor IoT kini jadi pusat konflik antara target ekologi dan keadilan sosial.